Sabtu, 14 Juli 2012

Daya dukung lingkungan


JUDUL
“ Menjamin Daya Dukung Lingkungan Hidup “

LATAR BELAKANG MASALAH
Kebijakan lingkungan hidup Indonesia telah dirumuskan dengan tujuan mewujudkan pembangunan yang selaras dengan lingkungan alam sehingga dapat memberikan manfaat bagi  generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009 serta 2010-2014 telah mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek kebijakan dan program pembangunan nasional. (BAPPENAS, 2010)
Masalah lingkungan bukan lagi sebuah mitos melainkan sebuah fakta yang harus diterima oleh semua negara apalagi mengingat terjadinya pemanasan global, yang mana mengakibatkan meningkatnya suhu bumi. Wujud dari kepedulian dunia terhadap negara berkembang adalah dengan diselanggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di New York pada bulan September 2000, yang diikuti oleh 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diikuti oleh kepala pemerintahan, sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Millenium. Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara penandatangan pada September 2000. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia yang tidak pernah ada sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Dalam konteks inilah, negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs).
MDGs mengandung delapan tujuan yang dijadikan tolak ukur objektif bagi proses pembangunan di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin terutama dalam upaya menjamin daya dukung lingkungan hidup, di mana setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target dan disertai indikatornya, yang wajib dipenuhi sebelum 2015. (http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/view/3074/1783)
Sesuai agenda utama MDGs, penandatanganan Deklarasi Milenium merupakan bentuk penegasan dan komitmen pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi kemiskinan. Dari delapan tujuan Deklarasi Milenium, yang terkait erat dengan tema HAD tahun ini adalah tujuan ketujuh, yaitu menjamin adanya daya dukung lingkungan hidup.
Terdapat tiga target utama dari tujuan memastikan kelestarian lingkungan hidup. Pertama, mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serta mengembalikan sumberdaya yang hilang. Kedua, mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar. Ketiga, meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh. Untuk mewujudkan hal itu perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup yang masih terdapat kesenjangan ini.
Lester Brown (1993:15) mengemukakan bahwa masih terdapat kesenjangan yang besar dalam pengetahuan, namun sudah jelas bahwa keanekaragaman hayati mengalami keruntuhan dengan tingkat kecepatan yang mengejutkan. Dari pemaparan Lester Brown tentunya perlu memastikan kelestarian lingkungan hidup yang dapat diwujudkan dengan mengetahui indicator ketercapaian terlebih dahulu.
Dibawah ini adalah tabel indikator ketercapaian saat ini yang menjadi target dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Tabel 1. Indikator ketercapaian target pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2010

Indikator
Acuan
Dasar

Saat Ini
Target MDG
2015
1
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan   hasil    pemotretan   citra satelit dan  survei foto udara terhadap luas daratan
59,97% (1990)
52,43% (2008)
Meningkat
2
Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)
1.416.074 Gg CO2e (2000)
1.711.626 Gg CO2e (2008)
Berkurang 26% pada 2020
3
Jumlah  konsumsi  energi  primer  (per kapita)
2,64 SBM (1991)
4,3 SBM (2008)

Menurun
4
Intensitas Energi
5,28 SBM/ USD 1,000 (1990)
2,1 SBM/
USD 1,000 (2008)

Menurun
5
Elastisitas Energi
0,98 (1991)
1,6 (2008)
Menurun
6
Bauran energi untuk energi terbarukan
3,5% (2000)
3,45% (2008)

-
7
Jumlah  konsumsi bahan perusak  ozon
(BPO) dalam metrik ton
8.332,7 metric tons (1992)

0 CFCs
(2009)
0 CFCs dengan mengurangi HCFCs
8
Proporsi  tangkapan  ikan  yang  berada dalam batasan biologis yang aman

66,08% (1998)

91,83% (2008)

Tidak melebihi batas
9
Rasio luas kawasan lindung    untuk menjaga  kelestarian   keanekaragaman hayati   terhadap total luas kawasan hutan

26,40% (1990)

26,40% (2008)


Meningkat
Sumber : BAPPENAS, 2010

 
10
Rasio   kawasan          lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial


0,14% (1990)*


4,35% (2009)**


Meningkat

Dari tabel diatas, telah jelas bahwa daya dukung dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia kurang maksimal buktinya masih terdapat indikator pengelolaan yang menurun. Sehingga penulis berinisiatif untuk memberikan solusi dalam menjamin daya dukung lingkungan yang menjadi sasaran atau tujuan pembangunan millenium.

RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang diatas mengenai menjamin daya dukung lingkungan hidup, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:
1.        Bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dalam menjamin daya dukung lingkungan hidup?
2.        Bagaimana solusi yang tepat dalam menjamin daya dukung lingkungan hidup?
3.        Bagaimana kebijakan yang tepat dalam menjamin daya dukung lingkungan hidup?

KAJIAN TEORITIK
1.        Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Daya Dukung Lingkungan Hidup
Dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas telah ditetapkan perangkat hukum perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang ini, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup (http://isminurdasis.wordpress.com/pengelolaan-lingkungan-hidup/) yang meliputi.
a.    Perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH.
1)        Inventarisasi Lingkungan Hidup
Kegiatan inventarisasi lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan lebih mengetahui potensi sumber alam di darat, laut maupun di udara berupa tanah, air, energi, flora, fauna dan lain sebagainya serta produktifitasnya yang diperlukan bagi pembangunan. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam : (1) Potensi dan ketersediaan; (2) Jenis yang dimanfaatkan; (3) Bentuk penguasaan; (4) Pengetahuan pengelolaan; (5) Bentuk kerusakan; (6) Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Contoh kegiatan dalam inventarisasi ini adalah antara lain: (1) pemetaan dasar  wilayah darat dan wilayah laut, (2) pemetaan geologi dan hidrogeologi, (3) pemetaan agroekologi, (4) pemetaan vegetasi dan kawasan hutan, (5) pemetaan kemampuan tanah, (6) penatagunaan sumber daya alam seperti hutan, tanah dan air, (7) inventarisasi dan pemetaan tipe ekosistem dan (8) kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan teknologi. Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.
2)        Penetapan Wilayah Ekoregion
Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan : (1) karakteristik bentang alam; (2) daerah aliran sungai; (3) iklim; (4) flora dan fauna; (5) sosial budaya; (6) ekonomi; (7) kelembagaan masyarakat; dan (8) hasil inventarisasi lingkungan hidup.
3)        Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
RPPLH disusun oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dan secara hierarkhis. Acuan penyusunan RPPLH  adalah : (1) RPJMN (nasional); (2) RPJMD (Prov, Kab/Kota). RPPLH diatur dengan Peraturan Pemerintah (nasional) atau Peraturan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
b.    Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Apabila RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan mempehatikan : (1) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; (2) keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup; dan (3) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
c.    Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :  (1) Pencegahan; (2) Penanggulangan; (3) Pemulihan.
1)        Pencegahan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup terdiri atas : (1) KLHS; (2) Tata ruang; (3) Baku mutu lingkungan hidup; (4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; (5) Amdal; (6) UKL-UPL; (7) Perizinan; (8) Instrumen ekonomi lingkungan hidup; (9) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; (10) Anggaran berbasis lingkungan hidup; (11) Analisis risiko lingkungan hidup; (12) Audit lingkungan hidup; (13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
2)        Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, maka sesuai amanat UU No. 32 tahun 2009 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Adapun dalam KLHS sedikitnya harus memuat : Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; Kinerja layanan/jasa ekosistem; Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam; Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
d.    Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Penanggulangan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya.
e.    Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan atau lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sesuai dengan daya dukungnya
f.      Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Pemeliharaan  lingkungan hidup dilaksanakan melalui konservasi dan pencadangan sumberdaya alam serta pelestarian fungsi atmosfer. Konservasi sumberdaya alam meliputi kegiatan pencadangan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam. Pencadangan sumberdaya alam merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat dikelola dalam kurun waktu tertentu. Pelsetarian sumberdaya alam meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon, dan perlindungan terhadap hujan asam.
Selain pengelolaan diatas, Bruce Mitchell (2000:223) dalam Lee (1993:9) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup harus menggunakan pengelolaan adaptif. Pengelolaan adaptif merupakan suatu pendekatan kebijakan sumber daya alam yang mengandung pemaksaan sederhana, kebijakan merupakan kebijakan. Dengan mengkaitkan tujuan kemanusiaan dan ilmu pengetahuan, pengelolaan adaptif merupakan suatu jalan bagi kita untuk mencapai keberlanjutan di masa datang.
2.        Solusi Dalam Menjamin Daya Dukung Lingkungan Hidup
Dalam menjamin daya dukung lingkungan hidup perlu adanya perencanaan dalam poengelolaan lingkungan hidup. Menurut Supriharyono (2002:181) mengemukakan bahwa setiap upaya pengelolaan, sebelumnya diperlukan perencanaan yang matang dalam mengalokasikan sumber daya alam. Perencanaan disini dapat diartikan sebagai proses persiapan pembuatan keputusan untuk pelaksanaan sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. Lebih lanjut dalam setiap perencanaan dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik dari sector-sektor terkait, baik pemerintah maupun masyarakat lokal.
Solusi dalam menjamin daya dukung lingkunngan hidup adalah dengan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH (http://www.bappenas.go.id/blog/?p=303) yaitu :
a.    Inventarisasi Lingkungan Hidup
Kegiatan inventarisasi lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan lebih mengetahui potensi sumber alam di darat, laut maupun di udara berupa tanah, air, energi, flora, fauna dan lain sebagainya serta produktifitasnya yang diperlukan bagi pembangunan. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam : (1) Potensi dan ketersediaan; (2) Jenis yang dimanfaatkan; (3) Bentuk penguasaan; (4) Pengetahuan pengelolaan; (5) Bentuk kerusakan; (6) Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Contoh kegiatan dalam inventarisasi ini adalah antara lain: (1) pemetaan dasar  wilayah darat dan wilayah laut, (2) pemetaan geologi dan hidrogeologi, (3) pemetaan agroekologi, (4) pemetaan vegetasi dan kawasan hutan, (5) pemetaan kemampuan tanah, (6) penatagunaan sumber daya alam seperti hutan, tanah dan air, (7) inventarisasi dan pemetaan tipe ekosistem dan (8) kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan teknologi. Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.
b.    Penetapan Wilayah Ekoregion
Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan : (1) karakteristik bentang alam; (2) daerah aliran sungai; (3) iklim; (4) flora dan fauna; (5) sosial budaya; (6) ekonomi; (7) kelembagaan masyarakat; dan (8) hasil inventarisasi lingkungan hidup.
c.    Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
RPPLH disusun oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dan secara hierarkhis. Acuan penyusunan RPPLH  adalah : (1) RPJMN (nasional); (2) RPJMD (Prov, Kab/Kota). RPPLH diatur dengan Peraturan Pemerintah (nasional) atau Peraturan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota).      
3.        Kebijakan Dalam Menjamin Daya Dukung Lingkungan Hidup
Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup (Eko Handoyo, 2012) meliputi :
a.    Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
b.    Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
c.    Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
d.   Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
e.    Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
f.     Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Dari pernyataan diatas perlu adanya kebijakan yang harus ditetapkan untuk menjamin daya dukung lingkungan hidup, antara lain :
a.    Peningkatan luas area hutan yang dilindungi dan kawasan lindung perairan secara signifikan untuk mengatasi laju deforestrasi
b.    Pemberantasan pembalakan liar di berbagai daerah dilakukan untuk mempertahankan luas kawasan hutan dan kawasan konservasi;
c.    Pencanangan   gerakan   nasional   rehabilitasi   hutan   dan   lahan   kritis dan pembentukan UPT Planologi Kehutanan di setiap provinsi.
d.   Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan mekanisme pendanaannya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemantapan pengelolaan kawasan hutan
e.    Sosialisasi dan pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal dalam gerakan penghematan energi dan pemakaian energi alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan, misalnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya diversifikasi
f.     Pelaksanaan program perlindungan lapisan ozon dengan menegakkan larangan penggunaan bahan-bahan perusak ozon yang secara hukum sudah dilarang
g.    Mitigasi pemanasan global serta adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim melalui pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam sektor-sektor utama pembangunan
h.    Perluasan Kawasan Konservasi Laut, rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di sejumlah kawasan pesisir dan peningkatan penyerapan karbon di sektor kelautan dan perikanan.
Kebijakan – kebijakan yang lain dalam menjamin daya dukung lingkungan hidup dapat diwujudkan dengan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan. Menurut Emil Salim (1986 : 172) dalam menjamin daya dukung lingkungan hidup dapat diwujudkan melalui :
  1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain
  2. Kemampuan menyerasikan kebutukan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa
  3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan
  4. Mengembangkan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat
  5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat

KESIMPULAN
1.        Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Daya Dukung Lingkungan Hidup
a.    Perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
b.    Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
c.    Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
d.   Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
e.    Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
f.     Pemeliharaan Lingkungan Hidup
2.        Solusi Dalam Menjamin Daya Dukung Lingkungan Hidup
a.    Inventarisasi Lingkungan Hidup
b.    Penetapan Wilayah Ekoregion
c.    Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
3.        Kebijakan Dalam Menjamin Daya Dukung Lingkungan Hidup
a.    Peningkatan luas area hutan yang dilindungi dan kawasan lindung perairan secara signifikan untuk mengatasi laju deforestrasi
b.    Pemberantasan pembalakan liar di berbagai daerah dilakukan untuk mempertahankan luas kawasan hutan dan kawasan konservasi;
c.    Pencanangan   gerakan   nasional   rehabilitasi   hutan   dan   lahan   kritis dan pembentukan UPT Planologi Kehutanan di setiap provinsi.
d.   Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan mekanisme pendanaannya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemantapan pengelolaan kawasan hutan
e.    Sosialisasi dan pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal dalam gerakan penghematan energi dan pemakaian energi alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan, misalnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya diversifikasi

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar